Jakarta -
Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid
meyakini beredarnya surat rekomendasi pemecatan Prabowo Subianto oleh
Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998 silam tidak bakal menyandera
Prabowo terkait posisinya yang kini menjadi calon presiden.
Meski diakui merugikan pihak Prabowo dalam pencapresan namun Hidayat optimistis Prabowo tetap percaya diri dan tidak terpengaruh.
"Itu dikeluarkan entah oleh siapa (surat rekomendasi DKP)? Itu kan dalam rangka black campaign. Kenapa ini dimunculkan sekarang. Kan aneh? Tapi, enggak pengaruh karena Pak Prabowo tetap teguh dan optimis," ujar Hidayat saat berbincang dengan detikcom, Kamis (12/6/2014).
Hidayat, yang partainya menjadi pendukung Prabowo, menekankan secara logika surat rekomendasi DKP itu tidak bisa diedarkan begitu saja. Alasannya, karena dokumen negara yang bersifat rahasia. "Kita tidak ingin mendesak. Tapi, coba fair dan adil soal ini, ujar mantan Presiden PKS itu.
Dia menjelaskan maksud keadilan yang perlu diterapkan adalah tidak adanya perbedaan perlakuan antara kubu Jokowi-JK dengan Prabowo-Hatta. Menurut Hidayat sejauh ini masih ada diskriminasi penanganan kampanye hitam dan tidak adil dirasakan oleh kubu Prabowo-Hatta.
"Secara jelas lihat lah. Dari Babinsa, terus beredarnya surat ini. Tapi, kok pertemuan komisioner KPU sama Trimedya dan petinggi Polri sehari sebelum debat kenapa gak diusut," kata dia.
"Kalau giliran kita aja, ditekan terus supata diusut. Kalau seperti ini kan malah penegakan hukum mencederai hukum yang ada," lanjut Hidayat.
Meski diakui merugikan pihak Prabowo dalam pencapresan namun Hidayat optimistis Prabowo tetap percaya diri dan tidak terpengaruh.
"Itu dikeluarkan entah oleh siapa (surat rekomendasi DKP)? Itu kan dalam rangka black campaign. Kenapa ini dimunculkan sekarang. Kan aneh? Tapi, enggak pengaruh karena Pak Prabowo tetap teguh dan optimis," ujar Hidayat saat berbincang dengan detikcom, Kamis (12/6/2014).
Hidayat, yang partainya menjadi pendukung Prabowo, menekankan secara logika surat rekomendasi DKP itu tidak bisa diedarkan begitu saja. Alasannya, karena dokumen negara yang bersifat rahasia. "Kita tidak ingin mendesak. Tapi, coba fair dan adil soal ini, ujar mantan Presiden PKS itu.
Dia menjelaskan maksud keadilan yang perlu diterapkan adalah tidak adanya perbedaan perlakuan antara kubu Jokowi-JK dengan Prabowo-Hatta. Menurut Hidayat sejauh ini masih ada diskriminasi penanganan kampanye hitam dan tidak adil dirasakan oleh kubu Prabowo-Hatta.
"Secara jelas lihat lah. Dari Babinsa, terus beredarnya surat ini. Tapi, kok pertemuan komisioner KPU sama Trimedya dan petinggi Polri sehari sebelum debat kenapa gak diusut," kata dia.
"Kalau giliran kita aja, ditekan terus supata diusut. Kalau seperti ini kan malah penegakan hukum mencederai hukum yang ada," lanjut Hidayat.
