JAKARTA - Kekhawatiran terhadap pencapresan Joko Widodo
(Jokowi) oleh PDI Perjuangan kembali mencuat. Pasalnya, skandal
fasilitas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di rezim pemerintahan
Megawati Soekarnoputri dikhawatirkan kembali terulang jika kelak PDIP
berkuasa.
Meski terlalu prematur membahas soal pemenang Pemilu 2014, namun skandal BLBI tersebut jelas membawa efek negatif bagi ekonomi bangsa kala itu.
Meski terlalu prematur membahas soal pemenang Pemilu 2014, namun skandal BLBI tersebut jelas membawa efek negatif bagi ekonomi bangsa kala itu.
"Bisa saja terulang, kan bukan BLBI saja. Jual Indosat, jual kapal tanker VLCC Pertamina, jual gas murah ke China. Nanti (kalau berkuasa) bentuknya bisa lain lagi," ujar Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Taufik Bahauddin, Rabu (26/3/2014).
Mengenai upaya PDIP yang mengangkat sosok Jokowi sebagai capres agar 'dosa' lama tidak kembali diingat, Taufik menilai hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Apalagi, kata Taufik, Jokowi sebenarnya belum benar-benar teruji mengatasi masalah Jakarta.
"Dia (Jokowi) kan belum teruji. Di Jakarta sudah berhasil apa? Pencitraannya blusukan. Yang kita perlukan hasilnya apa, yang dinikmati rakyat. Ini kan belum. Monorail mandek, pengadaan bus Transjakarta korup juga," cetusnya.
Sekadar diketahui ketika era Presiden Megawati Soekarnoputri pernah dikeluarkan inpres mengenai surat keterangan lunas (SKL) dan release and discharge bagi pengemplang dana BLBI.
Sepatutnya, jika Presiden mengeluarkan surat tersebut, maka Kejaksaan Agung (Kejagung) harus mengeluarkan surat untuk melakukan penghentian kasus secara hukum.
SKL BLBI diterbitkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres Nomor 8 tahun 2002. Berdasarkan SKL dari BPPN itu, Kejagung menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). (put) sumber
